PERJALANAN YANG MENGGERAKKAN

Judul Buku : Historiografi Haji Indonesia
Penulis : Dr. M. Shaleh Putuhena
Tebal : xx + 436 hlm.
Penerbit : LKiS, Yogyakarta
Cet. : I, Januari 2007

Mekkah dan Madinah telah menjadi sebuah perjalanan ideal kaum muslim di seluruh dunia. Menyempurnakan ibadah dengan mengunjungi ‘Rumah Tuhan’ adalah nilai puncak perjalanan makhluk kepada Tuhannya. Dalam sejarah Indonesia, perjalanan ke Makkah telah menjadi salah satu penggerak revolusi dalam sejarah Indonesia. Meski tidak langsung, peran itu sangat kentara.
Sejarah haji di Indonesia sangat terkait dengan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di bumi nusantara. Menelusuri sejarah haji berarti berupaya mengungkap salah satu penggerak sosial Islam Indonesia. Bagaimana tidak, naik haji ke Makkah pada saat itu dimaksudkan bukan hanya mengunjungi Kota Suci dan bangunan-bangunan suci, melainkan yang lebih penting adalah untuk memperbaiki praktik-praktik dan pengetahuan keagamaan. Perjalanan itu telah menjadi perjalanan ideal bagi kalangan muslim di bumi nusantara untuk menuntut ilmu.
Buku karya Dr. M. Shaleh Putuhena ini merupakan karya akademis yang serius yang mencoba memberikan peta historiografi haji di Indonesia. Dalam hubungannya dengan sejarah Islam Indonesia, Dr. M. Shaleh Putuhena memandang haji lebih dari sekedar ritual keagamaan, tetapi juga merupakan sebuah proses transformasi sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik bagi masyarakat Indonesia. Buku ini mencoba menunjukkan bahwa proses ibadah haji di Indonesia sangat terkait dengan perkembangan sosial-politik di Indonesia.
Haji di Indonesia bermula ketika terbukanya jalan dagang internasional di bumi nusantara pada sekitar abad VIII, yang juga telah membuka kesempatan bagi warga pribumi untuk melakukan perdagangan dan pelayaran ke berbagai negara dunia, seperti India dan Arab. Beberapa pelabuhan di nusantara, seperti di Samudera Pasai, telah menjadi lalu lintas perdagangan internasional yang ramai.
Salah satu sumber dari Venesia menyebutkan bahwa pada tahun 1565 dan 1566 ada lima buah kapal dari kerajaan Aceh yang berlabuh di Jeddah yang pada saat itu lebih berfungsi sebagai pelabuhan niaga, bukan pelabuhan haji. Hal ini menjadi bukti bahwa pada abad XVI telah ada orang pribumi yang datang dan berlabuh di Makkah dengan kapalnya sendiri untuk berdagang. Tujuan utama mereka sebenarnya adalah berdagang. Namun, mereka menyempatkan diri berkunjung ke Makkah untuk menunaikan ibadah Haji.
Tidak hanya berdagang. Menurut catatan sumber-sumber tradisional jawa, kunjungan ke Makkah juga ada yang berdasarkan tugas sebagai diplomat. Nurullah yang kemudian lebih dikenal sebagai Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati berangkat ke Makkah sebagai diplomat untuk meminta bantuan Turki Utsmani agar mengusir Portugis dari Pasai.
Haji di nusantara sudah dimulai sejak abad XVI, yang sebenarnya lebih kepada tujuan dagang dan melaksanakan tugas dari pemerintahannya. Mereka inilah yang kemudian dianggap sebagai angkatan perintis haji Indonesia.
Pada abad XVII keberangkatan orang nusantara ke tanah Haramain (Makkah-Madinah) semakin meningkat dengan tujuan berdagang dan menuntut ilmu. Pusat-pusat pendidikan Islam pun menyebar di berbagai penjuru nusantara, terutama di pulau jawa dan Sumatra. Di Banten dan Sailon, misalnya, menjadi pusat pendidikan yang terkenal karena ada tokoh besar seperti Syekh Yusuf Makassar. Aceh menjadi pusat pendidikan yang kondang karena ada Syekh Abdurrauf Singkel. Ulama lain yang terkenal adalah Nuruddin Ar-Raniry.
Hal ini tampaknya selaras dengan tradisi muslim yang lebih luas dalam transmisi pengetahuan antar-generasi. Transmisi antar-pribadi menjadi jantung dari proses transmisi pengetahuan Islam. Para sarjana muslim di seluruh dunia melakukan perjalanan dari satu pusat belajar ke pusat belajar lainnya dengan tanah Makkah dan Madinah sebagai tujuan akhir yang paling dicita-citakan, adalah untuk memperoleh pengetahuan keagamaan yang otoritatif secara langsung. Para ulama yang telah pulang dari Makkah inilah yang kemudian memberi warna perubahan bagi kehidupan masyarakat di nusantara. Tidak hanya dalam skala lokal namun juga skala nasional. Pada posisi inilah, haji telah menjadi penggerak sosial Islam Indonesia.
Namun, baru pada abad XVIII perjalanan ke tanah Haramain sudah dengan tujuan utama untuk melaksanakan ibadah haji. Jumlah orang yang pergi ke Makkah pun meningkat dari tahun ke tahun, bahkan hingga sekarang. Pada tahun 1853-1858 tercatat ada sekitar 12.985 orang yang pergi ke Makkah. Snouck Hurgronje, yang pernah tinggal di Makkah pada 1884/1885 mengamati bahwa “jarang ada bagian dari dunia muslim mana pun yang proporsi antara jumlah penduduk dan orang naik haji setiap tahunnya yang lebih tinggi dari kepulauan Malaya.”
Paling tidak terdapat dua alasan kondusif yang membuat jumlah orang naik haji pada akhir abad XIX meningkat dengan pesat. Pertama, diperkenalkannya kapal uap, dibukanya Terusan Suez yang berorientasi laba yang membantu lalu lintas haji. Kedua, memburuknya kondisi-kondisi sosio-ekonomi di nusantara dan semakin ketatnya kontrol atas aktivitas-aktivitas keagamaan, setelah terjadinya pemberontakan-pemberontakan oleh pribumi terhadap pemerintah kolonial.
Haji juga berpengaruh pada dunia politik tanah air. Para ulama yang pernah bermukim dan menuntut ilmu di Makkah, kembali ke tanah air tidak hanya membentuk pusat-pusat pendidikan di daerah-daerah. Namun juga menggerakkan dan memberantas praktik-praktik keagamaan yang menyimpang. Pada tahun 1803, tiga orang ulama Minangkabau, Haji Miskin, Haji Sumanik, Haji Piabang kembali dari Makkah. Kegiatan mereka dan kelompoknya yang kemudian dikenal dengan Gerakan Padri pada mulanya bertujuan untuk memberantas praktik-praktik keagamaan yang menyeleweng. Akan tetapi, kemudian mendapat perlawanan dari pemerintah kolonial Belanda. Pada puncaknya, meletuslah Perang Padri (1821-1832). Peran para ulama Haji juga sangat menonjol dalam pemberontakan Cilegon (1888), di antaranya adalah Haji Abdul Karim, Haji Marjuki, Haji Wasid, dan Kyai Haji Tubagus Ismail. Begitu juga di daerah-daerah lain.
Perlawanan orang-orang nusantara terhadap pemerintah kolonial sebelum abad XIX lebih terfokus pada kepentingan ekonomi dan lebih karena diakibatkan oleh eksistensi kesultanan yang terancam. Sejak abad XIX, keterlibatan nyata dari para ulama Haji dalam pemberontakan-pemberontakan pribumi menyebabkan pemerintah kolonial pada tahun 1825, 1831, dan 1859 merasa gerah. Pertentangan pun tak terelakkan. Para ulama Aceh yang sebagian besar pernah bermukim di Makkah juga turut ambil bagian penting dalam Perang Aceh (1873-1912) sebagai pemimpin setelah para bangsawan atau uleubalang telah banyak meninggalkan perjuangan.
Ada beberapa hal yang patut dicatat dari kepemimpinan para ulama Haji dalam pemberontakan di “bumi bawah angin” (nusantara). Pertama, para ulama itu memiliki pandangan yang sama (kecuali ulama Padri), bahwa Kolonial Belanda adalah pemerintah kafir yang harus dilawan karena tidak sah untuk memerintah masyarakat muslim. Kedua, pemerintah pribumi yang bekerja sama dengan Belanda juga dianggap telah kafir. Ketiga, mereka telah menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk memobilisasi kekuatan.
Dari kekuatan inilah muncul para reformis Islam yang kemudian disusul dengan munculnya para modernis Islam. Beberapa tokoh dan organisasi inilah yang juga berperan penting dalam dialektika kebangsaan demi tercapainya negeri bumi nusantara yang merdeka.
Haji, orang haji, maupun perjalanan haji telah mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat muslim Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah jamaah haji semakin meningkat. Peran sosial haji tetap dapat kita lihat hingga sekarang. Meski peran sebagai penggerak sosial tidak lagi sebesar pada awalnya, namun peran sosial haji masih memiliki arti yang penting hingga saat ini dan masa yang akan datang.
Dari sinilah, haji telah menjadi sebuah perjalanan yang menggerakkan. Tidak hanya secara spiritual, namun juga sosial-budaya.[]

Share
Continue Reading

GITMO; Lubang Hitam Yang Legal

Judul : NERAKA GUANTANAMO; Kisah Derita Seorang Muslim di Penjara-Khusus-Teroris AS
Penulis : Moazzam Begg
Tebal : 389 hlm.
Penerbit : Mizan, Bandung
Cet. : I, Desember 2005

Guantanamo telah menjadi lubang hitam sejarah Hak Asasi Manusia di zaman pasca-modern. Arogansi politik telah melumpuhkan demokrasi dan hukum internasional yang berlaku. Guantanamo bagi Moazzam Begg tidak hanya sekedar siksaan, melainkan telah menjadi neraka. Begg tidak sendirian, ratusan orang dari berbagai negara telah merasakan pahitnya Guantanamo.
Seolah akan mengulang sejarah kelam masa pra-revolusi Perancis. Di mana, layaknya Bastille, penjara yang dipecah oleh sekelompok revolusioner Paris pada 14 Juli 1789. Nama Bastille tetap hidup sebagai simbol kekejaman meski telah dibuka. Penjara Guantanamo juga akan menjadi simbol pelanggaran hukum internasional dan Hak Asasi Manusia yang akan hidup melebihi umurnya sendiri.
Sejak serangan 11 September 2001, Amerika Serikat mengenalkan politik luar negeri mereka yang berasaskan “War on Teror”. Dan sejak 11 Januari 2002, ribuan orang yang diduga teroris telah dikirim dan ditahan di Guantanamo—sebuah pulau milik Kuba yang disewakan kepada Amerika Serikat. Perlahan-lahan, Guantanamo mulai dibicarakan masyarakat internasional. Guantanamo seolah menjadi hantu baru bagi politik internasional. Sering dibicarakan dan dibahas namun juga dihujat.
Tidak hanya masyarakat internasional yang menjadikan GITMO—panggilan populer Guantanamo—sebagai bahan diskusi yang menarik. Namun masyarakat AS sendiri juga membicarakan GITMO sebagai bukti kesalahan pemerintahannya. Lebih dari lima buku tentang Guantanamo yang telah terbit dan beredar di AS. Beberapa di antaranya menjadi best-seller. Sebut saja buku Guantanamo: What The World Should Know, ditulis oleh Michael Ratner dan Ellen Ray. Sebuah buku yang menceritakan tentang berbagai penyimpangan yang dilakukan tentara AS dalam menangani sejumlah tawanan. Begitu juga buku yang ditulis David Rose berjudul Guantanamo: America’s War on Human Rights. Cerita keduanya hampir mirip meski mengambil kasus individu yang berbeda.
Berbeda dengan buku-buku di atas, buku Neraka Guantanamo karya Moazzam Begg ini merupakan kesaksian tangan-pertama penulisnya yang pernah ditahan selama beberapa tahun tanpa alasan yang jelas. Sebuah buku yang membuka jendela kecil kebobrokan negara besar atas pelanggaran hak asasi manusia. Kejujuran penulis menjadikan buku ini begitu dingin, informatif, dan mengiris hati nurani. Maka tak heran, di awal penerbitannya, buku ini dianggap berbahaya, yang kemudian diikuti sebuah artikel di Harian New York Times pada 15 Juni 2006 dengan judul: Jihadist or Victim:Ex-Detainee Makes a Case. Sekali lagi, buku ini dipandang tidak hanya sebagai buku yang menginspirasi kebencian-kebencian, buku ini juga dipandang sebagai pembuka aib yang selama ini ditutup-tutupi. Moazzam Begg sendiri menulis buku ini dengan autentik dan menuturkan kengerian yang dialaminya tanpa melebih-lebihkan.
Buku ini dibuka dengan kisah penangkapan Begg pada tengah malam tanggal 31 Januari 2002 oleh sekelompok orang yang berpakaian khas Pakistan dan sebagian lagi berpakaian Barat. Selanjutnya, Moazzam Begg diinterogasi dan ditahan di Kandahar selama sekitar enam pekan. Penangkapan dan penahanan berlanjut di Bagram selama 10 atau 11 bulan, dan kemudian baru dipindahkan ke Guantanamo. Sebagaimana para tahanan lain, Begg ditahan tanpa satu alasan yang jelas. Kecurigaan telah membutakan segalanya.
Pada bagian berikutnya, buku ini berjalan ke belakang mengisahkan kehidupan pribadi dan masa kecil Moazzam Begg. Dan buku ini pun berkembang menjadi semacam autobiografi. Moazzam Begg lahir di Sparkbrook, Birmingham. Ayahnya, Azmat Begg, lahir di India. Moazzam Begg menjadi yatim di usia enam tahum ketika ibunya meninggal akibat kanker payudara.
Bersama istrinya, Zaynab, dan tiga anaknya, Begg pindah ke Kabul, Afghanistan pada pertengahan 2001. Begg selalu menegaskan dalam setiap kesempatan bahwa kepindahannya tersebut untuk mewujudkan impiannya menjadi seorang guru. Dan dia pun berhasil menjadi tenaga sukarela di sebuah sekolah. Ketika perang Afghanistan pecah di tahun 2001, dia beserta keluarganya menunggu untuk bisa keluar dari Afghanistan. Pada akhir Januari 2002 tengah malam, Begg ditangkap oleh CIA di Islamabad tanpa alasan yang jelas. Dia hanya diberitahu bahwa namanya dianggap terkait dengan teroris atas peristiwa 11 September 2001. Masa-masa kelam itu pun dimulai.
Moazzam Begg, penulis buku ini, adalah salah satu dari sembilan orang Islam Inggris yang ditahan di Guantanamo, Kuba, oleh pemerintah Amerika Serikat. Begg baru dibebaskan pada 25 Januari 2005 bersama tiga rekan Inggrisnya; Feroz Abbasi, Martin Mubanga and Richard Belmar. Sedangkan lima orang kelahiran Inggris lainnya; Ruhal Ahmed, Shafiq Rasul, Asif Iqbal, Tarek Dergoul and Jamal Udeen dibebaskan pada Maret 2004.
Buku ini ditulis oleh Moazzam Begg bersama Victoria Brittain, seorang wanita yang terlibat secara aktif dengan kehidupan keluarga para tahanan Guantanamo. Sebuah buku yang layak baca bagi mereka yang ingin memahami kebenaran akan kondisi penjara Guantanamo. Buku yang layak baca untuk referensi politik modern. Membaca buku ini akan membuat kita paham bahwa seluruh korban dan tahanan akibat perang melawan teror yang diusung oleh AS, mayoritas tidak bersalah.
Meski buku yang berjudul asli Enemy Combatant, A British Muslim’s Journey to Guantanamo and Back ini tidak seindah buku-buku perjalanan dan kesaksian lainnya, namun kejujuran dan ketulusan penulisnya membuat kita merasakan bagaimana pedih dan sulitnya menjadi tahanan politik yang tidak jelas.
Pada Mei 2005, Lembaga Amnesty International mengeluarkan laporan tahunannya dengan judul “gulag of our time”. Bahkan dalam laporan tersebut juga digunakan kata-kata “The Gulag Archipelago” untuk membandingkan penjara Guantanamo dengan kamp kerja paksa Gulag –nya Soviet di tahun 1930-an yang mempekerjakan secara paksa 20 juta warga Soviet dan diperkirakan telah mengakibatkan jutaan orang meninggal.
Pada akhirnya, bagaimanapun keberadaan penjara Guantanamo telah melukai Hak Asasi Manusia dan hukum internasional. Membaca buku ini membuat kita bangun dari tidur dan menyadarkan kita bahwa sekian banyak kekejaman manusia yang dilegalkan oleh aturan-aturan tertentu tanpa mempertimbangkan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Arogansi politik telah membutakan demokrasi. Sekali lagi, GITMO telah menjadi ‘Lubang Hitam’ yang dilegalkan.

Share
Continue Reading

‘PETA WAKTU’ PERAN INTELIGENSIA MUSLIM INDONESIA

Koran Tempo, 11 Desember 2005
Judul Buku : Inteligensia Muslim dan Kuasa; Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20
Penulis : Yudi Latif
Pengantar : Prof. James J. Fox
Cet. : I, Oktober 2005
Tebal : xx + 740 halaman
Penerbit : Mizan, Bandung

Sekali lagi, bahkan untuk pertama kali secara sistematis, buah karya putra bangsa tentang peta waktu perjalanan inteligensia muslim Indonesia telah hadir. Sebuah buku sejarah yang lebih. Sebuah rekaman waktu yang memikat dan istimewa tentang sejarah bangsa sendiri.
Setiap kali membaca buku sejarah dan pemikiran yang ditulis dengan baik, setiap kali pula kita merasa berhadapan dengan sebentang peta yang digambar dengan baik. Yang ditemui di dalam karya itu memang bukan melulu lembaran peta ruang, dengan bidang, jarak, koordinat, dan nama-nama tempatnya. Yang ditemui disana lebih merupakan peta waktu, yang bergerak menjawab—sekaligus menciptakan—berbagai perubahan.
Buku Inteligensia Muslim dan Kuasa ini adalah upaya intelektual yang dimatangkan oleh waktu dan ketekunan, yang memetakan waktu sejarah dan waktu sosial dengan baik. Sebuah buku yang berupaya menelaah genealogi inteligensia muslim dalam hubungannya dengan formasi sosial, posisi struktural, juga dengan pertarungan kuasa di Indonesia abad ke-20.
Sebagaimana dalam buku ini, transformasi inteligensia muslim dari pinggir menuju pusat dalam dunia politik dan birokrasi Indonesia tidak bisa lagi dibaca dengan studi-studi yang ada mengenai elite Indonesia modern dan politiknya, apakah itu Clifford Geertz (1960), Robert van Neil (1970), R. William Liddle (1973), Donald K. Emmerson (1976), atau Ruth McVey (1989).
Secara keseluruhan, pendekatan waktu sejarah yang digunakan Yudi Latif dalam buku ini adalah sesuatu yang baru, yang kurang lebih mengingatkan kita pada karya-karya keilmuan dari Anthony Reid, juga karya raksasa Denys Lombard Le Carrefour Javanais. Yakni pendekatan interdisipliner atau lebih dikenal sebagai Total History. Sebuah pendekatan atas waktu sejarah yang muncul di paruh pertama abad ke-20 oleh sekumpulan ilmuwan Perancis yang kemudian disebut sebagai “mazhab annales”, dipelopori oleh Lucien Febvre dan Marc Bloch, dan dikukuhkan lebih jauh antara lain oleh Frednand Braudel
Hasilnya, buku yang diangkat dari disertasi ini lebih dari sekedar buku sejarah biasa. Sebuah buku yang tidak hanya melengkapi khazanah keilmuan di Indonesia, tapi juga memberi metodologi baru bagi pendekatan sejarah sosial formasi inteligensia muslim Indonesia.
Istilah “inteligensia” yang digunakan dalam buku ini dibedakan dengan istilah “intelektual”. “Inteligensia” merujuk pada sebuah strata sosial tersendiri dan mengindikasikan suatu “respon kolektif” dengan mengandaikan adanya sebuah identitas kolektif yang memancar dari karakter-karakter psikologis, perilaku, gaya hidup, pendidikan, psiko-sosiografis, sistem nilai, habitus, dan panggilan historis bersama. Sementara istilah “intelektual” pada awalnya merujuk pada “individualitas” dari para pemikir serta mengindikasikan respon individual terhadap sebuah “panggilan” historis tertentu atau fungsi sosial tertentu. Kolektivitas dari para “intelektual” dimungkinkan terbangun oleh adanya sebuah “panggilan” historis tertentu, atau oleh sebuah tindakan kolektif untuk menyuarakan tradisi dan kepentingan dari kelas-kelas tertentu.
Inteligensia yang digunakan penulis dalam buku ini mencoba membandingkan dengan kaum inteligensia di Polandia dan Rusia yang membentuk sebuah stratum tersendiri dalam kelas sosial masyarakat. Asal-usul lahirnya elite berpendidikan modern di Indonesia, kurang lebih sama dengan asal-usul lahirnya inteligensia dalam konteks Polandia dan Rusia. Kesamaannya adalah, meminjam istilah Gella, tampilnya sebuah generasi terdidik yang terpengaruh oleh ide-ide dan pengetahuan Barat yang diserapnya. Perbedaannya adalah inteligensia Indonesia berkembang dengan sangat beragam dan heterogen. Maka, meski dengan kepentingan kolektif bangsa, inteligensia Indonesia tidak bisa tumbuh sebagai sebuah kelas tersendiri.
Inteligensia indonesia merefleksikan suatu ekspresi kolektif dalam arti “suatu kesamaan identitas dalam perbedaan”, dan “keberagaman dalam kebersamaan identitas”.
Peran kaum inteligensia muslim Indonesia dalam percaturan politik dan sosial mengalami masa-masa jatuh bangun. Hal yang menarik dari kajian Yudi Latif ini adalah bahwa relasi kuasa yang bermain terjadi tidak melulu pada wilayah politis dan birokratis, sebagaimana yang banyak dikaji dan disoroti, tapi juga dalam bidang pendidikan, persoalan-persoalan simbolis, diskursif, yang kesemuanya justru akan memiliki dampak-dampak politik yang lebih signifikan.
Pendidikan modern yang diperkenalkan oleh kolonial Belanda pada paruh kedua abad ke-19 telah menjadi faktor yang mempersatukan orang-orang dalam aneka kelompok sekaligus menjadi sekat pemisah di antara kelompok-kelompok itu, yang dengan tegas telah meneguhkan perbedaan status. Terbatasnya umat Islam untuk meraih pendidikan yang layak mengakibatkan, pada dekade awal abad ke-20, kubu Islam lemah dalam medan politik dan pembentukan wacana kebangsaan. Islam menjadi pihak luar dalam ranah politik indonesia. Kondisi ini memunculkan apa yang disebut W.F. Wertheim (1980) sebagai sindrom “mayoritas dengan mentalitas minoritas”(hlm. 350). Dengan kondisi seperti itu, generasi muslim berikutnya terlahir dengan memikul beban kenangan yang pedih.
Di masa Indonesia merdeka, kaum inteligensia dan ulama-intelek yang telah tampil dan menjadi penggerak, pemimpin, dan pelaksana politik nasional, kini menguat sebagai elite kekuasaan yang dominan. Mereka kemudian menjadi intelektual organik dari berbagai aliran politik, dan mereka inilah yang mengartikulasikan cita-cita politik dari kelompok-kelompok yang ada. Peran publik mereka kemudian meluas menjadi dari pejuang civil society (seperti yang mereka jalani selama periode kolonial) menjadi pejuang masyarakat politik (political society) dalam sebuah bangsa yang baru berdiri.
Seiring berakhirnya abad ke-20, kaum inteligensia muslim Indonesia terus berperan penting dan memberikan warna dalam kehidupan politik, sosial, dan pendidikan. Transformasi inteligensia muslim telah bergeser dari pinggir menuju pusat. Tidak hanya dalam percaturan politik, tapi mereka juga telah membentuk wacana-wacana diskursif kebangsaan dan kemasyarakatan.
Sebagaimana diungkapkan di akhir buku ini, demi sebuah masa depan bangsa yang lebih baik, tanggung jawab utama inteligensia adalah mentransformasikan populisme dari kesadaran diskursif menjadi kesadaran praktis. Sehingga tidak lagi terjadi adanya kondisi “inteligensia kehilangan orang awam, orang awam kehilangan inteligensia”.
Apa yang telah dilakukan oleh Yudi Latif dalam buku ini telah menjawab tanggung jawab intelektual bangsa Indonesia untuk memetakan sejarah bangsanya sendiri dengan pendekatan dan metodologi yang memadai. Pengungkapan data yang kuat dan akurat, serta ditaburi analisis yang memikat, karya putra bangsa ini layak dan harus diikuti oleh sarjana-sarjana lain.
Barangkali, kelak akan datang sejumlah ilmuwan putra bangsa dengan penelitian-penelitian dan penemuan baru yang terus menerus memperbaiki, memperkaya, dan memperkuat khazanah keilmuan Indonesia untuk meraih jati diri bangsa dan kebangsaan yang besar dan kuat.

Share
Continue Reading

KAJIAN BUDAYA LINTAS DISIPLINER

Jawa Pos, 11 September 2006
Judul buku : Cultural Studies; Teori Dan Praktik
Penulis : Chris Barker
Penerjemah : tim KUNCI cultural studies center
Tebal : xiii+568 hlm.
Cet. : I, Februari 2005
Penerbit : Bentang, Yogyakarta

Akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, kita menyaksikan kebudayaan dunia mengalami kekacauan yang luar biasa. Pergeseran makna kebudayaan terjadi tanpa kontrol. Inilah dunia tak pasti di mana metafora-metafora relasi yang tertata dan pasti antara yang ekonomi, sosial, politik, dan kultural tersingkir oleh relasi-relasi yang lebih kacau, menyebar dan disjungtif.
Meski dalam masa ini, kekuatan-kekuatan homogenisasi kultural memang ada, namun heterogenisasi dan lokalisasi kultural yang terjadi juga sama signifikannya. Karena itu, di ujung abad ke-20 dan awal abad ke-21 ini, globalisasi dan hibriditas dalam kebudayaan adalah konsep-konsep yang lebih pas ketimbang imperialisme dan homogenitas. Kekacauan global tidak hanya berimplikasi pada batas-batas negara bangsa, melainkan terimplikasi lebih luas dalam proses globalisasi yang justru mempertanyakan keberadaan garis-garis batas antar masyarakat dan antar kebudayaan. Atas dasar inilah kajian kebudayaan harus menemukan makna dan langkah baru.
Buku ini mencoba menawarkan, baik secara teoritis maupun secara praktis, langkah dan metode baru dalam kajian kebudayaan (cultural studies). Sebuah kajian kebudayaan bisa dipengaruhi dari beberapa pemikiran. Misalnya oleh Marxisme, yang dalam hubungannya dengan kebudayaan telah sama-sama berkomitmen untuk melakukan perubahan lewat agensi manusia dengan mengkombinasikan teori dan aksi. Atau juga dipengaruhi oleh kulturalisme yang memberikan kapasitas aktif dan kreatif manusia dalam membentuk praktik-praktik bersama yang sarat makna, juga ada pengaruh dari strukturalisme, pascastrukturalisme, psikoanalisis, dan politik perbedaan (semisal feminisme, teori ras, etnisitas, dan pascakolonialisme). Yang kesemuanya mencoba menganalisis kebudayaan dari berbagai aspek kehidupan yang lebih menekankan kontekstualisasi. Dan Cultural studies lebih mengarahkan kebudayaan dalam makna antropologisnya yang lebih dekat.
Sebuah kebudayaan terdiri dari nilai-nilai dan simbol. Nilai-nilai budaya itu tidak kasat mata, sedangkan simbol budaya yang merupakan perwujudan nilai itulah yang kasat mata. Candi, masjid, istana, gedung, kuburan, misalnya, adalah perwujudan dari nilai-nilai budaya masyarakatnya. Nilai-nilai budaya selalu hadir dalam setiap perwujudan. Bahkan, pada benda yang tampaknya tidak dimaksudkan sebagai simbol budaya. Sebuah pabrik, misalnya, juga mengandung nilai budaya. Nilai itu ialah efisiensi, kerja sama yang terorganisasikan, pembagian kerja, dan hierarki sosial.
Persoalan makna dan simbol dalam kebudayaan manusia inilah yang sebenarnya menjadi titik fokus utama perhatian buku ini. Bagaimana sebuah nilai dipersepsi oleh masyarakatnya, bagaimana nilai-nilai itu diproduksi dan diikuti, serta kepentingan-kepentingan apa yang terkait di dalamnya. Sehingga, dengan penegasan sebuah makna, akan lahir sebuah identitas kebudayaan tertentu. Namun, lebih dalam bahwa identitas tersebut bukanlah sesuatu yang tetap dan universal, melainkan sebuah deskripsi dalam bahasa. Sebagaimana gaya Derridean, ada sebuah penekanan ketidakstabilan makna. Tidak ada kategori yang punya makna universal, semuanya adalah konstruksi sosial bahasa.
Titik fokus kajian budaya dari aspek kebahasaan, sebagaimana ditunjukkan dalam buku ini, merupakan kajian yang harus difikir ulang. Karena, meskipun pendekatan kritisnya tidak melupakan aspek yang lain, namun sebuah kajian kebahasaan sangat dekat dengan penafsiran. Dan setiap penafsiran adalah persepsi sarat makna. Dan inilah yang seringkali harus berbenturan dengan kajian kebudayaan, di mana wilayah kajiannya langsung menyentuh dimensi kehidupan sehari-hari. Seberapa jauhkah kajian cultural studies ini dapat berjalan?
Secara lebih ketat, Cultural studies didefinisikan sebagai sebuah formasi diskursif, yaitu “sekumpulan (formasi) gagasan, citra, dan praktek yang menyediakan cara-cara untuk berbicara tentang, menyediakan bentuk-bentuk pengetahuan dan tingkah laku yang diasosiasikan dengan, suatu topik, aktivitas sosial atau wilayah institusional tertentu dalam masyarakat”.
Cultural studies merupakan fenomena penting dan kontroversial dalam dunia akademis, terutama bidang humanities selama kurang lebih tiga dekade terakhir. Bukan saja lantaran ia adalah “gerakan akademis” yang multidsipliner (melibatkan sastra, sejarah, antropologi, dan filsafat sekaligus), melainkan juga melampaui dinding disiplin ilmu, bahkan dinding akademis. Pretensinya bukanlah kajian-kajian yang steril yang selama ini tampak dalam disiplin akademis yang ada, melainkan kajian yang berwatak emansipasi, yakni berpihak kepada yang terpinggirkan dan tak tersuarakan baik dari segi kelas sosial, ras, maupun gender—dalam kanon resmi suatu kebudayaan.
Penelitian kajian budaya berpusat pada tiga pendekatan; pertama, etnografi, yang sering dikaitkan dengan pendekatan-pendekatan kulturalis dan penekanan pada “pengalaman hidup sehari-hari.” Kedua, pendekatan tekstual, yang cenderung mengambil dari semiotika, pasca strukturalisme dan dekonstruksi derridean. Dan ketiga kajian resepsi, yang akar teoretisnya bersifat eklektik.
Dari beberapa pendekatan tersebut, tampak karakteristik cultural studies bersifat: penolakan terhadap esensialisme dalam kebudayaan. Melihat kebudayaan sebagai efek hegemoni dengan sendirinya mengakui proses konstruksi sosialnya. Budaya tidak terbentuk secara alamiah, given dan menyatu dengan komunitas tertentu, melainkan selalu didekonstruksikan. Dan dalam proses konstruksi, pertarungan memperebutkan pemaknaan pun terjadi. Selain merupakan konstruksi sosial, budaya juga selalu bersifat hibrida. Tidak ada yang tetap dan tegas dalam identitas budaya. Juga tidak ada yang murni dan monolitik. Budaya merupakan situs bagi proses negosisasi yang tak putus-putus yang dilakukan oleh para pelaku kebudayaan itu sebagai respon terhadap kondisi kekiniannya.
Cultural studies memberikan karakteristik lanjutan dengan memberikan penghargaan terhadap budaya sehari-hari, teruatama budaya pop dan media. Adalah prestasi besar bagi cultural studies untuk dapat merelativir perbedaan high culture dan mass culture. Jika relativisasi itu dilihat sebagai upaya ‘counter-hegemoni’ dan ‘perayan kemajemukan’, maka relativisasi perbedaan high culture dan mass culture mesti dilihat sebagai suatu prestasi.
Karakteristik yang tak dapat dipisahkan dari cultural studies karakteristik yang bersifat kuat dalam politik. Baik dari jalur Gramsci maupun Foucault, cultural studies adalah suatu agenda politik dalam dunia akademi. Perhatian mereka adalah penelanjangan terhadap hubungan kuasa yang timpang dalam kebudayaan. Unsur politik ini, terutama, terkait dengan proses produksi makna, kekuasaan, ideologi, juga hegemoni.
Dimensi kebudayaan manusia adalah dimensi kemanusiaan itu sendiri. Kajian komprehensif atas kebudayaan merupakan kebutuhan yang tak terelakkan. Karena bagaimanapun, persepsi tentang kebudayaan tertentu terkait dengan kualitas makna yang dikandungnya. Dan ini akan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya antar daerah, melainkan juga antar bangsa dan antar peradaban.
Menyadari pluralitas budaya pada masa kini sudah menjadi kesadaran umum pengkajian jejak-jejak absolutisme dalam pemikiran apapun, termasuk cultural studies, yang sama sekali tidak berarti mencari kebenaran sejati yang universal. Secara lebih luas, kajian cultural studies adalah upaya menemukan kebenaran kontekstual.[]

Share
Continue Reading

Sejarah Uang

pernah dimuat di Suara Merdeka, 14 Agustus 2005

Judul : Sejarah Uang
Judul asli : The History of Money
Penulis : Jack Weatherford
Penerjemah : Noor Cholis
Tebal : xxxiii + 427 hlm.
Cet. : I, Juli 2005
Penerbit : Bentang, Yogyakarta

Sejak ditemukannya uang tiga ribu tahun yang lampau, orang bertikai memperebutkan dan berusaha keras mendapatkannya sebanyak mungkin dalam bentuk apa saja; batangan emas, keping perak, koin tembaga, uang kertas, atau kulit kerang cowrie.
Di sisi lain, uang sanggup menghubungkan dua masyarakat yang sangat berbeda untuk memenuhi impian yang sama. Orang yang ada di pasar pedalaman Kalimantan dan para pengusaha di Amerika Serikat, misalnya, bisa dihubungkan dalam sebuah sistem pasar dunia dimana uang menjadi aktor utama. Mereka digerakkan oleh bahasa yang sama—uang. Saat ini, kita telah memasuki persimpangan dunia dalam memasuki hubungan antara masyarakat dan uang.

Dengan moneterisasi yang berlari begitu kencang, hampir semuanya bisa dinyatakan menurut sebuah denominator umum yang bernama uang. Dengan cara demikian, sebuah sistem nilai bersama ditetapkan untuk menghitung nilai hampir segala sesuatu, mulai dari sekedar roti hingga puisi, dari sejam layanan seks hingga pajak, atau dari tempat-tempat makan anak domba hingga ongkos sewa sebulan. Semua menjadi begitu sederhana dengan uang. Uang menciptakan sebuah cara yang sepenuhnya baru untuk mengorganisasi kehidupan manusia.

Buku karya Antropolog Jack Weatherford ini, mengamati peran uang dalam membentuk kebudayaan manusia. Weatherford menyajikan ulasan sejarah uang dengan sangat detail. Mulai dari pengaruh uang terhadap sistem jual-beli manusia, pergesekan uang dan politik, persinggungannya dengan agama, pertautannya dengan karya sastra, sampai keterkaitannya dengan revolusi ilmu pengetahuan.

Menurut Weatherford, uang telah mengalami tiga revolusi; uang koin, uang kertas, dan uang elektronik. Sejak awal kemunculannya, Uang tidak pernah hadir dalam kehampaan kultural ataupun sosial. Bukan sekedar obyek tak berjiwa, ia adalah sebuah institusi sosial. Kebutuhan akan uang muncul pada saat seseorang ingin mendapatkan segala sesuatu di luar miliknya. Bangsa Aztec menggunakan cokelat atau biji kakao sebagai uang, bangsa-bangsa lainnya menggunakan kulit kerang cowrie, gigi binatang, dan sebagainya. Semua alat komoditas tersebut digunakan sebagai alat tukar untuk mendapatkan benda-benda yang diinginkan.

Perjalanan uang sebenarnya memang rumit dan mencemaskan, sebab pada dasarnya ia merupakan perjalanan dari benda-benda ke komoditas. Ketika barter komoditas makanan dirasa tidak memadai lagi, maka perhatian diarahkan ke logam-logam; perak, perunggu, emas, timbal, kuningan dan sebagainya. Pada abad 7 SM. uang koin pertama dibuat di Lydia. Dan dengan luar biasa, uang koin mampu menggerakkan revolusi perdagangan, dari sekedar barter biasa menuju pasar perdagangan yang sesungguhnya.

Sistem perdagangan dunia modern dibuka dengan pelayaran Christopher Columbus ke dunia baru dan Vasco da Gama ke India. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kapal-kapal malang melintang di laut lepas, mengunjungi pelabuhan hampir di setiap benua dalam sebuah jaringan perdagangan global. Pelayaran Columbus dan Vasco da Gama membuka zaman merkantil besar perdagangan internasional. Aktifitas menjual barang, akhirnya dilengkapi juga dengan perdagangan uang yang meliputi layanan penukaran uang, dan peminjaman uang. Proses ini terus meluas, dan puncaknya pada tahun 1422 terdapat tujuh puluh dua ‘bank internasional’ beroperasi di Florensia.

Diciptakannya uang kertas pada masa Renaissans, semakin membuka lebar perdagangan dunia. Uang kertas pertama digunakan di Cina, namun tidak menyebar dan berkembang. Pada Juli 1661, Bank Stockholm Swedia menerbitkan surat uang pertama di Eropa untuk mengatasi kekurangan koin perak. Sedangkan eksperimen nasional pertama dalam menggunakan uang kertas dilakukan di Perancis. Semua mengalami kegagalan. Uang kertas berkembang sangat bagus justru terjadi di Amerika Utara, dengan tokohnya, Benjamin Franklin, yang dijuluki sebagai Bapak uang kertas. Hingga abad ke-20 uang kertas memainkan peranan penting. Dan abad ke-20 dijuluki sebagai abad uang kertas.

Pada paruh kedua abad ke-20, pembayaran tunai semakin kehilangan arti dan peran. Uang beralih dengan cepat dari kertas menuju plastik, lalu menjadi sekedar kerlip elektronik yang ditampilkan dalam komputer, tanpa eksistensi jasmani di luar domain elektronik. Beragam uang elektronik dan mata uang baru bermunculan; e-cash, e-money, cyber cash, DigiCash, cyberbuck, dollar, pound sterling, mark, baht, ringgit, kwanza, biplwelle, dan 200 nama aneh mata uang lainnya. Semua memperkaya kebutuhan manusia.
Perdagangan kini tidak hanya berdasarkan kebutuhan akan barang, melainkan telah menuju era perdagangan mata uang. Hantu uang elektronik memiliki kekuatan jauh lebih besar dari pada bank atau korporasi terbesar; ia bahkan mempunyai kemampuan untuk memaksa para politisi negara-negara ekonomi terkuat dunia, patuh terhadap kehendak semaunya dan gerak tak terduganya. Dunia Cyber benar-benar telah merubah dunia menjadi kian praktis, efisien, dan serba cepat.

Ketika uang menjadi kian penting, pertarungan baru dimulai untuk memperebutkan kontrol atas uang pada abad berikutnya. Sejarah berulang kali memperlihatkan bahwa tidak ada pemerintah atau pasar, yang berdiri sendiri, yang mampu mengatur uang. Dari Nero hingga Nixon, dari denarius Romawi semasa pemerintahan Nero hingga assignat Perancis semasa Duke of Arkansas, para politisi dan pemodal menciptakan sistem moneter baru yang diniatkan untuk memperbaiki sistem perekonomian, tetapi ujung-ujungnya, sistem uang yang direduksi nilainya itu pun roboh.

Uang telah menjadi sebuah persekongkolan yang tak diucapkan. Dengan uang, bisa kita sulap sejumlah galon minyak jadi sejumlah suara demonstran, sebuah rumus obat jadi sekantong gandum, sebuah karya Rembrandt jadi sejumlah traktor. Uang juga telah mengilhami beberapa karya sastra. Karya Shakespeare The Merchant of Venice, menjadikan uang sebagai fokus utama. Atau juga Faust karya Goethe yang diilhami oleh kegagalan produksi uang kertas secara massal di Eropa.

Selain bertaburan informasi-informasi ringan yang mudah diikuti, buku ini juga menyajikan sebuah data-data sejarah yang menarik tentang uang. Weatherford mengutip dan mengkritik Plato, Voltaire, Newton, Michelangelo, Shakespeare, Goethe, L. Frank Baum. Yang kesemuanya membangun bersama peradaban manusia yang rumit ini.
Perjalanan sejarah uang, pada hakekatnya adalah perjalanan kebutuhan manusia itu sendiri. Orang pun akan diam atau ia justru akan bergerak karena angka-angka yang diciptakan uang. Akhirnya, sebagaimana kata Aphra Behn, seorang dramawan abad ke-17, dalam lakonnya The Rover, “uang berbicara dalam semua bahasa yang dimengerti semua bangsa”. []

Share
Continue Reading